Perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO). Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Kinas Putra Ariska, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek konstitusi, keamanan negara, dan kredibilitas penegakan hukum. Organisasi mahasiswa tersebut mendorong aparat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik tindakan tersebut.
Komunikasi Presiden tidak hanya berkaitan dengan urusan pribadi, tetapi juga dapat memuat pembahasan mengenai kebijakan negara, diplomasi, pertahanan, dan agenda strategis lainnya. Kinas menjelaskan bahwa penyadapan tanpa kewenangan yang sah berpotensi mengganggu keamanan informasi sekaligus mencederai prinsip supremasi hukum. Perlindungan privasi dan rasa aman juga merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan sosial.
Dari sisi regulasi, larangan penyadapan tanpa hak telah memiliki landasan pengaturan, termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan aturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan teknologi untuk mengakses komunikasi dan informasi elektronik harus tunduk pada batas kewenangan yang ditetapkan hukum. Penegakan ketentuan secara konsisten diperlukan agar perkembangan teknologi tidak menjadi celah bagi tindakan yang merugikan hak masyarakat.
Ketegasan mengusut perkara ini harus diikuti pembenahan mekanisme pengawasan dan pengamanan informasi di lingkungan institusi negara. Pemeriksaan yang transparan, penelusuran bukti elektronik, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa. Melalui langkah tersebut, negara dapat memperkuat perlindungan terhadap privasi, kebebasan berekspresi, keamanan informasi, dan hak demokratis masyarakat.
)* Analisis Siber Negara