Ancaman penyadapan ilegal semakin serius ketika menyangkut komunikasi kepala negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Informasi yang berada dalam komunikasi Presiden dapat mencakup pembahasan kebijakan strategis, hubungan diplomatik, pertahanan, serta berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Prasetyo mengingatkan bahwa kebocoran informasi sensitif semacam itu berpotensi membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
Dorongan agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia menilai dugaan penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta hak demokratis warga negara. Penanganan perkara perlu diarahkan untuk mengetahui kemungkinan penggunaan instrumen penegakan hukum sebagai sarana membungkam masyarakat sipil.
Potensi penyalahgunaan kewenangan pengawasan menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Jurnalis, aktivis, kelompok kritis, hingga tokoh politik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan publik tanpa dihantui pengawasan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila praktik penyadapan ilegal dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum dapat melemah dan ruang demokrasi berisiko semakin terbatas.
Keberanian jajaran internal Polri yang melaporkan dugaan praktik penyimpangan tersebut turut mendapat apresiasi dari Hasto. Langkah itu menunjukkan bahwa integritas dan tanggung jawab moral tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sikap tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh aparat agar tidak membiarkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung demi melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok.