Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan juga disiapkan bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Dua instrumen tersebut bekerja melalui jalur yang berbeda, tetapi memiliki tujuan serupa, yakni mempertahankan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga perputaran uang di tingkat konsumsi.
Namun, stimulus yang hanya berfungsi sebagai penyangga konsumsi tentu memiliki batas. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang lebih kuat. Di sinilah arah kebijakan pemerintah pada 2027 menjadi penting.
Program magang yang menyasar 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang menunjukkan pergeseran dari perlindungan menuju peningkatan kapasitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini lebih strategis dibandingkan sekadar memberikan bantuan. Kualitas tenaga kerja menentukan produktivitas, tingkat upah, sekaligus daya saing industri.
Hal serupa terlihat dalam kebijakan perpajakan. Pemerintah berencana memperluas pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan ke seluruh sektor, dengan perkiraan penerima sekitar 7,5 juta pekerja. Pemerintah juga membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bersama Kementerian Keuangan.
Bagi pekerja, insentif pajak dapat menciptakan tambahan ruang bagi konsumsi. Akan tetapi, dari sisi fiskal, kebijakan tersebut tetap perlu dirancang secara terukur. Setiap insentif berarti terdapat penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Karena itu, manfaat terhadap konsumsi dan aktivitas ekonomi harus sebanding dengan biaya fiskalnya.
Sektor perumahan menjadi instrumen lain yang memiliki efek berganda. Pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah hingga 2027 untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga sampai Rp5 miliar, fasilitas diberikan atas bagian harga hingga Rp2 miliar.