Oleh : Jonathan Janoel*)
Karhutla kembali menjadi ujian serius bagi kemampuan negara menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan ketika musim kering meningkatkan risiko kebakaran. Namun, perkembangan penanganan menunjukkan pemerintah tidak menunggu api meluas. Operasi darat dan udara terus diperkuat, wilayah prioritas dipantau, sementara penegakan hukum tetap berjalan terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penghentian perluasan kebakaran dan pencegahan titik api baru sebagai prioritas. Setelah memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Presiden menyatakan pemerintah terus memenuhi kebutuhan operasi, mulai dari penambahan helikopter, peralatan pemadaman hingga mesin bor air. Optimisme bahwa karhutla dapat segera dikendalikan juga disampaikan dengan merujuk pada pengalaman Indonesia menghadapi kondisi yang lebih berat pada tahun-tahun sebelumnya.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada respons setelah kebakaran terjadi. Pemerintah menggabungkan pemadaman, mitigasi, dukungan peralatan, pemantauan, dan penindakan ketika ditemukan pelanggaran. Presiden juga menegaskan bahwa apabila pembakaran oleh korporasi terbukti secara hukum, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kehadiran negara secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran sudah menjadi perhatian publik.
Perkembangan di lapangan memperlihatkan pentingnya pendekatan terpadu tersebut. Kepala BPB-PK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus bergerak melalui pemadaman darat, operasi udara, patroli pencegahan, dan edukasi. Pemprov Kalteng telah mengerahkan sekitar 10.700 personel gabungan serta mengoptimalkan enam helikopter untuk water bombing dan satu pesawat patroli yang juga mendukung operasi modifikasi cuaca.