Selain itu, pemerintah menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan untuk rumah hingga Rp500 juta. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hunian, tetapi juga dapat menggerakkan rantai industri yang panjang, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, transportasi, hingga jasa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah program yang telah berjalan pada 2026 memang diarahkan untuk dilanjutkan pada 2027. Keberlanjutan ini menunjukkan bahwa stimulus diposisikan sebagai bagian dari kebijakan untuk mempertahankan momentum ekonomi, bukan sekadar respons temporer terhadap tekanan tertentu.
Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga agar paket stimulus tidak berubah menjadi kebijakan yang terlalu menyebar. Dengan anggaran sementara sekitar Rp31 triliun, efektivitas menjadi kata kunci. Program yang terlalu banyak tetapi tidak memiliki sasaran dan indikator yang jelas justru berisiko mengurangi daya ungkit kebijakan.
Karena itu, ketepatan data penerima, kecepatan penyaluran, evaluasi manfaat, serta koordinasi antarkementerian menjadi sama pentingnya dengan besaran anggaran. Pemerintah saat ini masih melakukan pencocokan data untuk memastikan sejumlah program, termasuk pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok desil 1 hingga desil 4, tepat sasaran.
Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila masyarakat tetap memiliki daya beli, pekerja memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan, dan dunia usaha tetap memperoleh permintaan. Stimulus 2027 karena itu bukan sekadar persoalan angka Rp31 triliun, melainkan tentang bagaimana kebijakan fiskal mampu memastikan mesin ekonomi tetap menyala dari tingkat rumah tangga hingga sektor produksi.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi