KUPANG, WARTAALOR.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin Mahasan, mempertanyakan secara serius percepatan realisasi bantuan pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak gempa Flores.
Junaidin yang juga merupakan Ketua Fraksi PSI DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten yang terdampak bencana untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejauh mana bantuan tersebut telah direalisasikan dan diterima oleh masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Bahkan, pemerintah menyatakan bahwa masing-masing kabupaten terdampak telah menerima alokasi sebesar Rp20 miliar.
Namun, Junaidin mengaku masih menerima laporan langsung dari masyarakat yang membutuhkan berbagai kebutuhan dasar akibat kondisi pascagempa.
“Masih ada masyarakat yang menelepon, WhatsApp, dan mengirim pesan melalui inbox kepada saya. Mereka membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujar Junaidin.
Ia menegaskan, kondisi yang dihadapi masyarakat merupakan situasi darurat sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan warga menunggu terlalu lama hanya karena terkendala proses administrasi dan birokrasi.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” tegasnya.
Junaidin mengatakan, apabila terdapat kendala dalam proses administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban anggaran, pemerintah harus segera mencari solusi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Menurut dia, prosedur birokrasi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.
“Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Junaidin juga meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak bencana membuka data penyaluran bantuan secara transparan kepada publik.
Ia mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya penting diketahui masyarakat, mulai dari jumlah anggaran yang telah diterima masing-masing daerah hingga realisasi bantuan yang benar-benar sampai kepada korban bencana.
“Berapa dana Rp200 miliar yang sudah diterima masing-masing daerah? Berapa yang sudah direalisasikan? Berapa yang sudah sampai ke masyarakat? Digunakan untuk apa saja?” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Junaidin meminta pemerintah menyampaikan data mengenai ketersediaan kebutuhan dasar bagi para korban gempa.
Di antaranya, jumlah stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum yang tersedia, serta wilayah-wilayah yang hingga saat ini masih belum menerima bantuan secara memadai.
“Berapa stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum yang tersedia? Wilayah mana yang sampai hari ini belum menerima bantuan?” lanjutnya.
Menurut Junaidin, keterbukaan data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses pengelolaan dan distribusi bantuan sekaligus memastikan tidak ada korban bencana yang terlewatkan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa bantuan telah disalurkan. Pemerintah perlu menunjukkan data dan memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” tegas Junaidin.
Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Junaidin menilai penanganan bencana harus berorientasi pada kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah dalam situasi bencana bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah atau telah tercatat dalam administrasi, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” katanya.
Ia berharap pemerintah di semua tingkatan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak menjadikan prosedur sebagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” pungkasnya. (*)
