Namun demikian, Irda belum dapat menyampaikan besaran temuan maupun kemungkinan kerugian negara karena seluruh hasil pemeriksaan masih dalam proses penyusunan dan konfirmasi sebelum dituangkan secara resmi dalam LHP.
“Kalau untuk ternak babi itu kan tim APIP sudah ukur tinggi dan panjang. Begitu juga dengan pekerjaan fisik MCK, bangunan kecil tapi nilai anggarannya sekitar Rp35 juta. Masih proses LHP, nanti kami konfirmasi para pihak baru hasilnya kami sampaikan,” kata Romelus.
Dengan demikian, hingga saat ini belum dapat disimpulkan berapa nilai kerugian negara atau apakah terdapat kerugian negara dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanglapui Timur.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Irda untuk menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti, dokumen, hasil verifikasi lapangan, serta keterangan dari para pihak yang telah diperiksa.
Romelus juga menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Tim APIP bersifat menyeluruh. Meskipun laporan atau pengaduan yang menjadi dasar pemeriksaan antara lain berkaitan dengan pengadaan ternak babi, ruang lingkup pemeriksaan tidak terbatas pada kegiatan tersebut.
Tim APIP turut memeriksa berbagai program dan kegiatan yang menggunakan Dana Desa, termasuk program ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan, serta pekerjaan fisik.
Sejumlah kegiatan yang diperiksa antara lain pengadaan ternak ayam potong, alat-alat pertanian, benih padi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta pekerjaan fisik seperti rabat jalan dan pembangunan atau pengadaan bak air berbahan fiber.
Pemeriksaan secara menyeluruh tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dokumen pertanggungjawaban, hingga kondisi riil di lapangan.
Sebelumnya, Tim APIP Irda Kabupaten Alor yang berjumlah enam orang turun langsung ke Desa Tanglapui Timur untuk melakukan pemeriksaan.
Tim tersebut berada di bawah koordinasi Om Yanto dan Ibu Rita. Dalam pemeriksaan, APIP tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi fisik dan meminta keterangan langsung dari masyarakat penerima manfaat.
