Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan Ternak Babi yang Diduga Melibatkan Oknum Pendamping Desa Sampai ke Akar

Ilustrasi ternak babi

Kades Sebut Pendamping Diduga Ikut Campur

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan pendamping desa dalam proses pengadaan dan pengantaran ternak.

Kepala Desa Tanglapui Timur, Thomas Mokoni, dalam keterangannya pada 8 Agustus 2026, menyebut pendamping desa Kecamatan Alor Timur dan pendamping desa Kecamatan Abad Selatan, Benny Malaikosa, diduga ikut campur dalam urusan pengantaran ternak babi dari Kalabahi menuju Tanglapui Timur.

Informasi tersebut meski perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan untuk mengetahui kapasitas dan alasan keterlibatan pendamping desa dalam proses tersebut.

Pasalnya, pendamping desa pada prinsipnya memiliki fungsi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, apabila terdapat dugaan keterlibatan dalam proses pengadaan barang atau jasa, hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan dan tugas-fungsi pendamping desa yang berlaku.

Persoalan lain ditemukan di Desa Fuisama, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU).

Pada tahun 2026, pemerintah desa mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp100 juta untuk pengadaan ternak babi.

Namun, berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh media ini, jumlah ternak yang direalisasikan disebut sebanyak 13 ekor.

Bacaan Lainnya

Pengadaan tersebut juga disebut dilakukan melalui supplier bernama Buce.

Rangkaian informasi dari sejumlah desa tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai pola pengadaan ternak melalui supplier yang sama, terutama berkaitan dengan kewajaran harga, jumlah ternak, kualitas ternak, mekanisme pemilihan penyedia, serta proses distribusinya kepada masyarakat.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan fakta lapangan oleh pihak yang berwenang.

Warga Minta APH Telusuri Sampai ke Akar

Sejumlah warganet kemudian mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya memeriksa pemerintah desa, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat apabila ditemukan adanya penyimpangan.

Pos terkait