Salah seorang pengguna Facebook, Markus Jakobus Kawa, dalam komentarnya pada postingan berita media wartaalor.com, menduga praktik serupa berpotensi terjadi di sejumlah desa lainnya.
“Kemungkinan pendamping dong yang pengadaan tu. Percaya tidak percaya tapi itu rahasia umum di desa😂 #Mitosataufakta,” tulis Markus.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan, sehingga perlu adanya pemeriksaan audit untuk mengetahui bukti adanya keterlibatan pendamping desa dalam pengadaan ternak.
Sementara itu, pengguna Facebook lainnya, Sahbudin Untu, secara tegas meminta APH mengusut dugaan penyimpangan pengadaan ternak babi di sejumlah desa di Kabupaten Alor.
“Usut sampai ke akar akar,” tulis Sahbudin dalam kolom komentar.
Menurutnya, Dana Desa yang diterima pemerintah desa harus dikelola secara transparan, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, masyarakat berharap APH dan instansi pengawasan terkait melakukan pemeriksaan terhadap program pengadaan ternak sejak tahap perencanaan hingga distribusi.
Pemeriksaan tersebut antara lain dapat mencakup dokumen APBDes, RAB, spesifikasi ternak, mekanisme penetapan penyedia, penawaran harga, kuitansi dan bukti pembayaran, surat jalan, berita acara serah terima, jumlah ternak yang dibeli, hingga identitas masyarakat penerima manfaat.
Selain itu, pemeriksaan fisik terhadap ternak yang telah diterima masyarakat juga penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jenis, jumlah, umur, kondisi kesehatan, dan spesifikasi ternak dengan dokumen pengadaan.
Jika nantinya ditemukan adanya perbedaan antara dokumen dan realisasi, pembayaran yang tidak sesuai, harga yang tidak wajar, atau bentuk penyimpangan lainnya, masyarakat berharap pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai aturan, maka hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan prasangka dan tudingan tanpa dasar.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan keterlibatan pendamping desa maupun supplier dalam penyimpangan pengadaan ternak tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan bantahan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret APH dan instansi terkait untuk mengungkap secara terang bagaimana sebenarnya mekanisme pengadaan ternak yang menggunakan Dana Desa tersebut, termasuk siapa yang menentukan penyedia, bagaimana harga ditetapkan, berapa jumlah ternak yang benar-benar dibeli, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam prosesnya. (*)
