Prinsipnya, penggunaan Dana Desa untuk pengadaan ternak tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran hanya karena dilakukan berulang. Namun, apabila pengadaan dilakukan tanpa perencanaan yang memadai, tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tidak memberikan manfaat berkelanjutan, atau terdapat ketidaksesuaian antara anggaran, pengadaan, dan realisasi, maka kondisi tersebut patut menjadi objek evaluasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. (*)
Pengadaan Ternak Babi Dana Desa di Alor Berpotensi Menimbulkan Risiko Penyimpangan
