Kisah Kades Luba Tolak Ternak dari Supplier karena Dinilai Tidak Layak, Irda Tegaskan Pengadaan Sesuai Spek

Ilustrasi ternak babi

Menurut dia, keberhasilan program pengadaan ternak tidak hanya dapat diukur dari terealisasinya jumlah ternak sesuai dokumen pengadaan, tetapi juga dari kualitas dan kondisi ternak yang diterima.

Ia mengatakan pemerintah desa tidak ingin masyarakat penerima manfaat justru mendapatkan ternak dalam kondisi sakit yang berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat tujuan pemberdayaan ekonomi.

“Pemerintah desa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap kerja sama dengan penyedia harus menghasilkan program yang benar-benar berkualitas dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin masyarakat menerima ternak yang sakit atau tidak layak,” katanya.

Yusuf berharap seluruh penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan pemerintah desa mengutamakan kualitas serta memenuhi spesifikasi atau spek yang telah disepakati dalam dokumen pengadaan.

Irda Alor Soroti Kesesuaian Spesifikasi Ternak

Pengalaman Pemerintah Desa Luba tersebut menjadi relevan di tengah perhatian Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor terhadap pelaksanaan program pengadaan bibit ternak yang menggunakan Dana Desa di sejumlah desa.

Sebelumnya, Inspektur Irda Kabupaten Alor, Romelus Djobo, SE, mengatakan pengadaan bibit ternak perlu dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Romelus menegaskan bahwa pemerintah desa harus memastikan penyedia yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan menyediakan ternak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pemerintah desa perlu mengetahui sumber ternak yang disediakan supplier serta kapasitas penyedia dalam memenuhi kebutuhan pengadaan.

“Ini semua penting, dan harus orang yang benar-benar punya penangkaran ternak. Sebab jangan sampai dari desa mau pengadaan ke supplier, sementara supplier sendiri tidak punya tempat penangkaran ternak dan dia ambil lagi di tempat lain,” tandas Romelus saat ditemui wartaalor.com di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).

Menurut Romelus, pemeriksaan terhadap kapasitas supplier penting dilakukan sejak awal agar pemerintah desa tidak sekadar berpedoman pada harga atau kesanggupan penyedia.

Selain itu, aspek legalitas, sertifikasi, sumber ternak dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengadaan bibit ternak juga harus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Harus Disurvei Sebelum Pengadaan

Selain kualitas ternak, Irda Alor juga menyoroti aspek kewajaran harga.

Romelus menegaskan bahwa pemerintah desa wajib melakukan survei harga sebelum melaksanakan pembelian. Survei tersebut diperlukan sebagai salah satu dasar untuk mengetahui kewajaran harga barang atau ternak yang akan dibeli.

Pos terkait