KALABAHI, WARTAALOR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai perawatan kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau, sejak mengalami stroke pada Juli 2025.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp216 juta saja yang dikembalikan ke kas daerah karena tidak seluruh anggaran terserap. Pengembalian tersebut berasal dari dua pos anggaran, yakni sekitar Rp105 juta dari Bagian Umum dan Rp111 juta dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Alor.
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Menurut Melkisedek, anggaran Rp1,1 miliar tersebut terbagi dalam dua bagian. Bagian Umum mengelola pembiayaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pengobatan dan perawatan Bupati, sedangkan anggaran pada Setda digunakan untuk kebutuhan operasional selama proses perawatan.
“Pengembalian sekitar Rp105 juta dan Rp111 juta dari dua bagian tersebut, dari total Rp1,1 miliar,” ujar Melkisedek.
Melkisedek menjelaskan, anggaran yang dikelola Bagian Umum digunakan untuk membiayai perawatan Bupati Iskandar Lakamau di sejumlah rumah sakit, seperti RS Siloam Kupang, RS Gatot Subroto, RSPON Jakarta, RS Persahabatan, serta kebutuhan fisioterapi.
Sementara anggaran melalui Setda digunakan untuk kebutuhan operasional yang berkaitan dengan proses perawatan, antara lain biaya sewa pesawat, penginapan, dan kebutuhan keluarga yang mendampingi Bupati selama menjalani pengobatan.
Dengan demikian, dari total anggaran sekitar Rp1,1 miliar, pemerintah daerah menyatakan terdapat sisa anggaran sekitar Rp216 juta yang tidak digunakan dan telah dikembalikan ke kas daerah.
Sekda: Bupati Masih Dalam Tahap Pemulihan
Terkait kondisi Bupati Iskandar Lakamau yang hingga kini belum secara rutin menghadiri sidang paripurna DPRD maupun sejumlah agenda penting pemerintahan, Sekda Melkisedek mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan proses pemulihan kesehatan Bupati.
Ia menyebut Bupati masih mengalami keterbatasan, termasuk dalam kemampuan berbicara, sehingga kehadiran secara fisik dalam agenda resmi pemerintahan dinilai belum selalu memungkinkan.
“Kalau dia hadir dan tidak bisa bicara, justru itu akan mempermalukan diri sendiri. Namun yang perlu diketahui bahwa dalam ketentuannya, siapa yang hadir dalam suatu agenda penting pemerintah maka ia sudah mewakili pemerintah daerah,” jelasnya.
