Ia menyebut jumlah ternak babi lokal yang menjadi bagian dari program tersebut berada pada kisaran 16 hingga 18 ekor berdasarkan informasi yang diterimanya, namun sebagian di antaranya belum direalisasikan.
“Saya konfirmasi dengan bapak desa, bapak desa bilang setelah dong posting dong punya APBDes nanti dong antar turun di desa,” ujar Abubakar.
Abubakar mengaku telah meminta kepada Kepala Desa Mauta agar proses pengadaan ternak babi yang belum terealisasi segera diselesaikan.
Ia juga meminta agar proses penyerahan atau realisasi ternak tersebut disaksikan oleh aparat kepolisian setempat guna memastikan prosesnya berjalan secara terbuka.
“Jadi kemarin saya sampaikan kepada bapak desa, tolong antar turun karena ini barang sudah mencuat di media. Pastikan saya juga harus hadir, kemudian saya juga minta pihak APH juga hadir untuk menyaksikan,” katanya.
Abubakar mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Mauta agar sisa pengadaan ternak babi dapat segera direalisasikan sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Ternak belum sampai. Saya sudah koordinasi dengan Pak Kades. Kalau barang sudah sampai, saya minta Kades untuk hadirkan pihak kepolisian,” ungkap Abubakar pada 5 Juni 2026 lalu.
Dengan adanya keterangan dari warga, Kapolsek Pantar Barat dan Pendamping Desa, persoalan pengadaan ternak babi di Desa Mauta kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Di antaranya terkait proses pengadaan, jumlah ternak yang sebenarnya telah direalisasikan, penerima manfaat, keberadaan sisa ternak yang belum diserahkan, serta mekanisme penggunaan anggaran Dana Desa untuk program tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Mauta, Oktovianus Jalla, belum memberikan klarifikasi langsung terkait informasi tersebut. Klarifikasi pemerintah desa diperlukan untuk mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai proses penganggaran, pengadaan, pencairan, hingga realisasi ternak babi tahun anggaran 2025.
Persoalan tersebut juga belum dapat disimpulkan sebagai suatu pelanggaran hukum sebelum adanya pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
Jika nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, masyarakat dapat menempuh mekanisme pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum maupun instansi pengawasan yang berwenang. (*)
