Dalam pernyataan tersebut, Bung Bram menyampaikan empat tuntutan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor.
Pertama, DPRD diminta segera mengirimkan surat panggilan resmi kepada Bupati Alor tanpa menunda lagi guna meminta penjelasan terkait ketidakhadiran dalam sidang paripurna serta meminta laporan mengenai realisasi visi dan misi selama masa kepemimpinannya.
Kedua, DPRD diminta menjalankan mekanisme pengawasan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, DPRD tidak perlu langsung menggunakan hak angket apabila masih tersedia tahapan pengawasan lainnya. Namun demikian, DPRD juga tidak boleh bersikap pasif atau membiarkan persoalan tersebut tanpa tindak lanjut.
Ketiga, Bung Bram meminta seluruh anggota DPRD tidak merasa takut dalam menjalankan kewenangannya. Ia menilai bahwa anggota DPRD memiliki legitimasi politik yang sama karena sama-sama memperoleh mandat dari masyarakat melalui proses demokrasi.
Keempat, DPRD diminta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain. Ia berharap persoalan tersebut tidak terus berlarut sehingga perhatian pemerintah tetap terfokus pada pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur jalan, sektor pertanian, peternakan, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pelayanan kepelabuhanan.
