KALABAHI, WARTAALOR.COM – Sebuah akun Facebook dengan nama Bram Alomau menyampaikan pernyataan sikap terbuka yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor, serta Pemerintah Kabupaten Alor. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Facebook pribadinya pada 2 Agustus 2026 dan kemudian dibagikan ke sejumlah grup Facebook, termasuk grup Alor Nusa Kenari.
Dalam pernyataan sikapnya, Bung Bram mengaku prihatin terhadap sikap DPRD Kabupaten Alor yang hingga saat ini dinilainya belum mengambil langkah resmi untuk memanggil Bupati Alor guna memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam Sidang Paripurna DPRD, serta perkembangan pelaksanaan visi dan misi pemerintahan yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.
Menurut Bung Bram, keterlambatan DPRD dalam menggunakan fungsi pengawasannya telah memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwa DPRD terkesan enggan atau takut meminta pertanggungjawaban kepala daerah.
Ia menegaskan bahwa pemanggilan kepala daerah oleh DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, langkah tersebut tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan antarlembaga, melainkan sebagai pelaksanaan amanah rakyat yang diberikan kepada para wakil rakyat.
“DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meminta penjelasan dari kepala daerah merupakan mekanisme yang sah dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas lembaga legislatif,” tulis Bung Bram dalam pernyataan sikapnya.
