“Kalau legalitas gerejanya sah dan proses pencatatan sipil berjalan sesuai aturan, maka secara hukum negara bisa dianggap sah,” katanya.
Meski demikian, menurutnya, polemik tidak berhenti pada aspek administratif. Ia menilai masyarakat juga mempertimbangkan nilai etika, moral, dan doktrin keagamaan dalam menyikapi persoalan tersebut.
Soroti Sikap Gereja dan Kehadiran Pejabat Dukcapil
Lomboan mengaku menghormati sikap Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang, menurut pemahamannya, tetap berpegang pada ajaran gereja mengenai pernikahan dan perceraian tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang. Selain itu, ia turut mempertanyakan kehadiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dalam prosesi pernikahan tersebut.
Menurutnya, apabila pejabat tersebut juga merupakan bagian dari struktur pelayanan gereja, kehadirannya berpotensi memunculkan pertanyaan di kalangan jemaat.
“Saya tidak mempersoalkan tugas Dukcapil dalam pencatatan sipil. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika yang bersangkutan juga dikenal sebagai majelis gereja. Ini yang memunculkan perdebatan di masyarakat,” ujarnya.
