KALABAHI, WARTAALOR.COM – Koordinator Provinsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Koorprov TAPM) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zainul Arifin, memastikan akan menerjunkan tim untuk melakukan klarifikasi atas dugaan keterlibatan pendamping desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Margeta, Kecamatan Abad Selatan, Kabupaten Alor.
Langkah tersebut diambil menyusul mencuatnya dugaan adanya kerja sama antara pendamping desa, bendahara desa, dan pihak supplier dalam pengadaan program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Dikutip dari victorynews.id saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026), Zainul Arifin menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Atas berita tersebut, akan kami minta tim untuk konfirmasi kebenaran berita itu dan kronologi ke pendamping karena di berita juga tidak dijelaskan identitas supplier,” tulis Zainul Arifin melalui pesan WhatsApp.
Zainul menegaskan, apabila benar ditemukan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan pendamping desa dalam proses pendampingan pengelolaan Dana Desa, maka kepala desa memiliki kewenangan untuk melaporkannya secara resmi disertai bukti pendukung.
Menurutnya, pembinaan terhadap bendahara desa merupakan kewenangan kepala desa. Sementara jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan pendamping desa, laporan dapat disampaikan kepada Koordinator Provinsi TAPM NTT.
“Untuk bendahara itu kewenangan kepala desa melakukan pembinaan. Jika ada kesalahan prosedur dalam proses pendampingan oleh Pendamping Desa, minta kepala desa membuat surat pengaduan beserta bukti pendukung kepada kami,” tegasnya.
Berawal dari Dugaan Pengadaan Sebelum APBDes Disahkan
Kasus ini bermula dari polemik pengadaan alat pertanian dalam program ketahanan pangan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Margeta.
