Tim kuasa hukum bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/FBB/XIV/2025/KPG tanggal 11 Februari 2025 untuk dan atas nama Maria Bernadeta Yuni.
Dalam surat keberatan tersebut dijelaskan bahwa pihak kontraktor memang pernah bekerja sama dengan sejumlah pemerintah desa dalam pemasangan lampu PJU dan seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi teknis serta kondisi lapangan masing-masing.
Namun demikian, mereka menilai permintaan pembongkaran lampu untuk dibawa ke kantor kejaksaan berpotensi menimbulkan kerusakan pada berbagai komponen yang sebelumnya telah terpasang secara permanen.
Tim kuasa hukum menjelaskan bahwa sistem PJU tenaga surya terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi, antara lain panel surya, baterai lithium, lampu LED, battery controller regulator, box panel, kabel, tiang octagonal hot deep galvanized, support solar cell, serta pondasi.
“Pencopotan lampu-lampu tersebut berpotensi mengakibatkan kerusakan pada item-item yang sebelumnya telah dipasang dengan baik,” tulis tim kuasa hukum dalam surat keberatan tersebut.
Selain itu, sejumlah kepala desa juga disebut mempertanyakan siapa pihak yang akan melakukan pembongkaran dan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan selama proses pencopotan dan pengangkutan berlangsung.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa apabila proses pembongkaran tetap dilakukan tanpa melibatkan tenaga ahli atau pihak teknis yang kompeten, maka segala risiko kerusakan yang timbul tidak dapat dibebankan kepada pihak kontraktor.
Karena itu, mereka meminta Kajari Alor untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara profesional dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi lampu PJU tenaga surya.
Surat keberatan tersebut juga telah ditembuskan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Negeri Alor belum memberikan tanggapan resmi terkait keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum maupun tudingan adanya dugaan kriminalisasi terhadap salah satu penyedia jasa dalam perkara tersebut. (*)
