KALABAHI, WARTAALOR.COM – Penanganan kasus dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024 di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor, terus menjadi perhatian publik.
Meski proses penyelidikan telah berlangsung sekitar satu tahun, hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait arah dan fokus penanganan perkara tersebut.
Diketahui, penyelidikan yang dilakukan Kejari Alor berfokus pada program pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penggunaan 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan di 158 desa yang tersebar di Kabupaten Alor.
Sejak awal penyelidikan, perhatian publik tertuju pada pemeriksaan terhadap Maria Bernadeta Yuni selaku Direktur UD Tetap Jaya, salah satu penyedia jasa yang mengerjakan proyek PJU di sejumlah desa. Padahal, berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat beberapa penyedia jasa atau kontraktor lain yang juga mengerjakan proyek serupa.
Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya perlakuan yang tidak proporsional terhadap UD Tetap Jaya sehingga memicu tudingan kriminalisasi dari pihak kuasa hukum perusahaan tersebut.
Kuasa Hukum UD Tetap Jaya, Fransisco Bernando Bessi, SH., MH., C.Me., CLA, mempertanyakan mengapa kliennya terkesan menjadi pihak yang paling banyak disorot dalam proses penyelidikan, sementara terdapat penyedia jasa lain yang juga mengerjakan proyek PJU yang dibiayai melalui Dana Desa.
Menurut Fransisco, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya.
Salah satu yang disorot adalah mekanisme penyampaian surat panggilan pemeriksaan yang disebut tidak dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum, melainkan dititipkan kepada pihak lain yang juga diketahui memiliki keterkaitan dengan proyek Dana Desa yang sedang diselidiki.
“Apakah Kejaksaan sudah kekurangan petugas sehingga surat panggilan pemeriksaan harus dititipkan kepada pihak lain yang juga terkait dalam perkara ini?” ujar Fransisco.
Ia menilai prosedur tersebut tidak lazim dan berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalisme dalam proses penegakan hukum.
