KALABAHI, WARTAALOR.COM – Selain dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024 pada program pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor, program pengadaan bibit ternak babi yang dibiayai melalui Dana Desa juga mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut sehingga dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH) maupun Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor.
Berdasarkan hasil penelusuran media ini di sejumlah desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan berbagai indikasi yang diduga mengarah pada ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pengadaan bibit ternak babi. Desa-desa yang menjadi lokasi penelusuran antara lain Desa Margeta, Desa Fuisama, Desa Kenarimbala, Desa Tanglapui, Desa Tanglapui Timur, Desa Maukuru, dan Desa Mauta.
Dari hasil penelusuran sementara tersebut, muncul sejumlah persoalan yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, mulai dari dugaan kemahalan harga (mark-up), kekurangan volume atau jumlah ternak yang disalurkan kepada masyarakat, hingga adanya ternak yang dilaporkan mati namun tidak diganti oleh pihak penyedia.
Di Desa Margeta, Kecamatan Abad Selatan, misalnya, pengadaan bibit ternak babi yang dalam dokumen dilaporkan sebanyak 100 ekor diduga hanya terealisasi sekitar 64 ekor. Sementara di Desa Fuisama, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), program pengadaan yang dilaporkan menggunakan anggaran sekitar Rp100 juta disebut-sebut hanya menghasilkan penyaluran 13 ekor bibit ternak babi kepada masyarakat.
