KALABAHI, WARTAALOR.COM – Pemerintah Kabupaten Alor akhirnya melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ratusan pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), pejabat administrator (Eselon III), dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemkab Alor. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Gereja Pola Tribuana Kalabahi, Senin (8/6/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, dan dihadiri Bupati Alor, Iskandar Lakamau. Namun, karena kondisi kesehatan Bupati yang belum pulih sepenuhnya pasca mengalami stroke sejak Juli 2025, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipercayakan kepada Wakil Bupati.
Agenda mutasi, rotasi, dan promosi jabatan tersebut berjalan lancar dan sukses meskipun sebelumnya sempat mendapat penolakan dan protes dari sejumlah pihak, termasuk kelompok yang mengatasnamakan keluarga dan tim sukses bupati.
Pelantikan kali ini menjadi pelantikan perdana pada masa pemerintahan Bupati Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo sejak keduanya dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025.
Dalam pelantikan tersebut dilakukan rotasi dan pengukuhan sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV, termasuk beberapa camat. Selain rotasi jabatan, terdapat pula sejumlah pejabat yang memperoleh promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, terutama pada level administrator dan pengawas.
Proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Alor sejatinya telah direncanakan sejak Oktober 2025. Saat itu, Wakil Bupati Rocky Winaryo dijadwalkan melaksanakan pelantikan pada 25 Oktober 2025 di Kantor Bupati Alor.
Namun, agenda tersebut batal dilaksanakan setelah sekelompok warga yang diketahui merupakan keluarga dan pendukung bupati mendatangi lokasi dan menyampaikan keberatan. Mereka meminta agar pelantikan ditunda hingga Bupati Iskandar Lakamau kembali dari Jakarta, tempat dirinya menjalani perawatan medis.
Akibatnya, para pejabat administrator dan pengawas yang saat itu telah dipersiapkan untuk dilantik harus kembali menunggu.
Setelah Bupati Iskandar kembali ke Alor pada November 2025, pelantikan kembali mengalami penundaan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Alor saat itu masih dijabat oleh Penjabat Sekda, Obeth Bolang.
Pelantikan baru dapat direalisasikan setelah Melkisedek Beli resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Alor definitif pada 9 Mei 2026. Tepat sebulan kemudian, agenda mutasi dan rotasi pejabat akhirnya terlaksana.
Pengamanan Ketat Aparat
Menjelang pelaksanaan pelantikan, aparat keamanan melakukan pengamanan ketat di lokasi kegiatan. Sejak pukul 07.00 WITA, puluhan personel Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda NTT telah disiagakan di sekitar Aula Gereja Pola Tribuana Kalabahi.
Pengamanan dilakukan berdasarkan permintaan resmi Pemerintah Kabupaten Alor melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli.
Langkah pengamanan tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan aksi protes dari sejumlah warga yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan mutasi jabatan.
Penolakan itu muncul setelah daftar nama pejabat yang akan dilantik diduga bocor ke publik pada awal Juni 2026. Sejumlah pihak yang merasa tidak puas bahkan dikabarkan berupaya menemui Sekda untuk meminta penjelasan terkait daftar pejabat yang masuk dalam mutasi dan rotasi jabatan.
Kapolres: Setiap Wacana Mutasi Selalu Ada Protes
Kapolres Alor, AKBP Nur Azhari, mengakui bahwa agenda mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Alor beberapa kali tertunda akibat adanya protes dari kelompok masyarakat tertentu.
Menurutnya, ketika Wakil Bupati berencana melakukan mutasi pada Oktober 2025, muncul tuntutan agar pelantikan ditunda sampai Bupati kembali dari Jakarta. Setelah Bupati kembali, muncul lagi alasan lain yang meminta agar pelantikan menunggu pengangkatan Sekda definitif.
“Ketika Pak Wakil Bupati mau melakukan mutasi, banyak yang meminta agar menunggu kepulangan Pak Bupati. Setelah Pak Bupati kembali, muncul lagi alasan bahwa Sekda belum definitif,” ujar Nur Azhari seperti dalam berita Victory News.
Ia menambahkan, setelah seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, masih ada kelompok yang kembali menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan mutasi.
“Sekarang Bupati sudah ada dan Sekda juga sudah definitif, tetapi masih ada yang menyampaikan protes. Informasinya mereka ingin menemui Sekda dan mempertanyakan siapa saja pejabat yang terkena mutasi,” katanya.
Meski demikian, pelaksanaan pelantikan pada Senin (8/6/2026) berlangsung aman, tertib, dan sukses hingga seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan. (*)
