Bagaimana pihak ketiga yang melaksanakan program yang dibiayai dengan dana desa dijadikan bidikan penyidik lalu membebaskan para Kepala Desa sebagai pemberi pekerjaan. Ini kan tidak masuk akal.
Dia berasumsi oleh karena penyidik Kejaksaan Negeri Alor tidak bisa atau kesulitan menemukan alasan untuk menjadikan pihak ketiga sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, kemudian membebaskan para Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ini yang membuat penanganan perkara ini masih jalan-jalan di tempat.
“Jaksa jangan terlalu memaksakan kehendak. Kalau proses hukum ini mau fair maka saya sarankan libas semuanya. Pihak ketiga, pemerintah desa dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Kalau tidak bisa lagi maka hentikan proses hukum,” pintanya sembari menegaskan kalau pihak ketiga ditemukan menyimpang dalam perkara ini maka Kepala Desa tidak bisa bebas dari proses hukum yang sedang berlangsung. (*)
