“Bagaimana hanya mau target pihak ketiga, lalu silih pemerintah desa (Kepala Desa). Yang namanya tata kelola dana desa itu berlangsung di desa, pemerintah desa justru pemeran utama … koq mereka mau bebas lalu pihak ketiga yang jadi target. Tidak bisa begitu Pak Jaksa,” sebut Salmay mengingatkan.
Apalagi demikian Salmay, berdasarkan pemberitaan media online, ada pihak ketiga yang seolah menjadi ‘anak emas’ penyidik kejaksaan dan menjadikan pihak ketiga lain sebagai target utama dalam proses hukum.
Kalau sampai skenario ini jalan dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola dana desa ini maka akan mendapatkan protes keras dari pihak ketiga yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Dan itu sudah pasti menimbulkan kegaduhan publik, ujarnya.
Untuk Kepala Desa menurut Salmay, tidak bisa terhindar dari proses hukum yang sedang berlangsung, karena para Kepala Desa itu Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana desa yang bermitra dengan pihak ketiga.
