Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak kuasa hukum memperoleh informasi dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Alor mengenai adanya surat Kejaksaan Negeri Alor Nomor: B-768/N.3.21/Fd.1/05/2026 tertanggal 6 Mei 2026 perihal permintaan membawa lampu PJU untuk kepentingan penyelidikan dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2024.
Penyelidikan itu diketahui dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-516/N.3.21/Fd.1/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Alor.
Tim kuasa hukum mengakui bahwa klien mereka memang pernah bekerja sama dengan sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Alor dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu PJU. Namun menurut mereka, seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan telah terpasang dengan baik di lapangan.
Meski demikian, pihak kuasa hukum menyampaikan keberatan terhadap permintaan pembongkaran atau membawa unit lampu yang sudah terpasang tersebut ke kantor kejaksaan. Mereka menilai lampu PJU merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai komponen pendukung, sehingga proses pembongkaran berpotensi menimbulkan kerusakan.
Adapun komponen yang dimaksud meliputi solar panel, baterai lithium, lampu LED, battery controller regulator, box panel, kabel NYYHY 2×4 mm², kabel NYM 3×2,5 mm², tiang octagonal hot deep galvanized, support solar cell, hingga pondasi instalasi.
