Pemkab Alor Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik dari Kemenkeu, Publik Soroti Perkara DD di Kejari

KUPANG, WARTAALOR.COM – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Alor kembali menerima pengakuan atas kinerja pengelolaan keuangan desa dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemkab Alor dianugerahi Piagam Penghargaan Terbaik I Kinerja Penyaluran Dana Desa TKD-Dana Desa Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang. Piagam penghargaan ditandatangani langsung oleh Kepala KPPN Kupang, Delfiana Lase.

Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Alor dalam penyaluran Dana Desa kepada pemerintah desa di wilayah itu.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan Dana Desa secara nasional berada di bawah koordinasi tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap penganggaran dan mekanisme penyaluran Dana Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang membidangi pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, penghargaan tersebut memunculkan beragam tanggapan publik karena di saat bersamaan, Kejaksaan Negeri Alor masih menangani perkara dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa Tahun 2022–2024 di Kabupaten Alor.

Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya menilai terdapat kontradiksi antara penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI dengan proses penanganan perkara dugaan penyimpangan Dana Desa yang tengah bergulir di Kejari Alor.

“Menurut pihak Kejari ada dugaan penyimpangan dalam tata kelola Dana Desa, bahkan disebut terjadi mark up dalam pekerjaan lampu jalan PJU desa. Namun di sisi lain Kemenkeu justru memberikan penghargaan kepada Pemkab Alor. Ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujar salah satu sumber kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Sumber tersebut juga menilai proses penanganan perkara terkesan dipaksakan dan cenderung tendensius terhadap pihak tertentu. Menurutnya, hingga kini perkara tersebut telah berjalan hampir satu tahun tanpa adanya penetapan tersangka.

Bacaan Lainnya

Pos terkait