Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap transparansi pemerintahan dan kepastian kepemimpinan di Kabupaten Alor.
“Ketidakjelasan kondisi kepala daerah berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga pengawas harus mengambil langkah tegas dan terbuka,” ujar salah satu orator.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, dalam audiensi pada intinya menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun tim medis terkait hasil pemeriksaan kesehatan terbaru Bupati Alor. ***(joka)
