KALABAHI, WARTAALOR.COM — Tim penasihat hukum terdakwa Cynthiche Vanessa Tuhuteru membacakan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan dokumen kependudukan di Pengadilan Negeri Kalabahi, Selasa (5/5/2026).
Sidang dengan agenda pembacaan eksepsi tersebut dipimpin oleh majelis hakim dan dihadiri JPU serta tim penasihat hukum terdakwa yang diwakili oleh Tres Priawati, S.H. Perkara ini terdaftar dengan Nomor: 11/Pid.B/2026/PN Klb.
Dalam perkara ini, terdakwa Cynthiche Vanessa Tuhuteru (41), perempuan, ibu rumah tangga, berdomisili di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, didakwa terkait dugaan manipulasi data administrasi kependudukan.
Dakwaan Dinilai Tidak Cermat dan Kabur
Dalam eksepsinya, penasihat hukum menyatakan bahwa surat dakwaan JPU mengandung sejumlah kelemahan mendasar, baik dari sisi formil maupun materiil. Tim hukum menilai dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana.
“Surat dakwaan tidak boleh kabur (obscuur libel). Namun dalam perkara ini, uraian tindak pidana tidak disusun secara rinci, bahkan terdapat pertentangan dalam konstruksi dakwaan,” ungkap Tres Priawati di hadapan majelis hakim.
Menurut tim hukum, JPU dalam dakwaan alternatif justru mencantumkan peran terdakwa secara kontradiktif, yakni sebagai pihak yang “menyuruh melakukan” sekaligus “turut serta melakukan” perbuatan pidana. Hal tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan hukum.
Bukti Dinilai Tidak Autentik
Selain itu, penasihat hukum juga menyoroti alat bukti yang digunakan dalam dakwaan, khususnya terkait temuan berupa foto dokumen KTP dan kartu keluarga.
