KALABAHI, WARTAALOR.COM – Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (5/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah dugaan keterlibatan pihak luar, termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan, dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait mutasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
Koordinator aksi menegaskan bahwa DPRD tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang dinilai mencederai tata kelola pemerintahan. Selain dugaan memo palsu, massa juga menyoroti indikasi intervensi terhadap draf Surat Keputusan (SK) mutasi pejabat yang sebelumnya telah disusun oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Isu tersebut sebelumnya juga diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Alor, Hermanto Djahamouw, melalui siaran langsung di media sosial pada Sabtu (2/5/2026). Dalam pernyataannya, ia menyebut adanya dugaan panggilan video (videocall) dengan seorang ASN perempuan untuk mengoreksi draf SK mutasi pejabat eselon.
