Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga pangan, perubahan iklim, hingga ketegangan rantai pasok internasional, pendekatan berbasis lokal menjadi semakin relevan. Pemerintah menempatkan MBG sebagai instrumen yang tidak hanya menjawab kebutuhan gizi anak bangsa, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi dari desa hingga kota melalui integrasi rantai pasok pangan lokal yang lebih kuat, terstruktur, dan berkelanjutan.
Dalam perspektif kebijakan, penguatan rantai pasok lokal menjadi kunci agar program MBG tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi riil. Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian mulai menyusun sistem distribusi pangan yang lebih terintegrasi, dengan menekankan keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada pasokan luar daerah sekaligus memperpendek jalur distribusi, sehingga nilai ekonomi tetap berputar di tingkat lokal dan menciptakan multiplier effect yang lebih luas bagi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi rantai pasok pangan lokal dalam mendukung MBG. Ia menekankan bahwa skema ini dirancang untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen.