“Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan sangat penting agar hasilnya benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kampung,” tegasnya.
Di tengah momentum positif tersebut, keberadaan film “Pig Feast” dinilai tidak sejalan dengan semangat membangun Papua. Sejumlah tokoh adat secara tegas menyatakan penolakan karena khawatir narasi yang diangkat dapat memicu persepsi negatif dan mengganggu keharmonisan sosial.
Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif.
“Setiap pihak diharapkan menjaga harmoni sosial agar pembangunan dapat terus berjalan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penguatan penolakan terhadap film tersebut mencerminkan komitmen berbagai pihak dalam menjaga arah pembangunan Papua tetap berada pada jalur yang positif. Stabilitas yang terjaga dinilai sebagai modal utama untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.