Selain itu, upaya memperkuat kepastian hukum melalui percepatan sertifikasi tanah juga terus dilakukan. Program ini menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meminimalisir potensi konflik lahan.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menyampaikan bahwa langkah tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Percepatan sertifikasi tanah bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan secara produktif,” katanya.
Di tingkat daerah, dukungan terhadap pembangunan terus diperkuat melalui pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang inklusif.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menekankan bahwa stabilitas sosial harus tetap dijaga agar seluruh program dapat berjalan tanpa hambatan.