Oleh: Dwi Saputri*)
Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi tonggak strategis dalam memperkuat arsitektur ketenagakerjaan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Regulasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam memastikan bahwa seluruh bentuk pekerjaan, termasuk sektor domestik, mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang setara. Negara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan capaian penting dalam perjalanan bangsa menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih berimbang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Momentum ini sekaligus memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial, serta menjadi simbol hadirnya negara dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat.
UU PPRT menghadirkan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja rumah tangga. Hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan kini menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi, didukung dengan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Selain itu, pengaturan hubungan kerja yang lebih jelas menciptakan kepastian dan transparansi, sehingga mendorong terciptanya ekosistem kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa UU PPRT juga memperkuat posisi sektor domestik dalam kerangka care economy atau ekonomi perawatan. Peran pekerja rumah tangga dalam mendukung pengasuhan anak, perawatan lansia, serta pendampingan bagi penyandang disabilitas kini diakui sebagai bagian penting dari sistem sosial dan ekonomi nasional. Pengakuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ketahanan keluarga sekaligus mendorong produktivitas nasional secara menyeluruh.