Laporan ke Komisi Kejaksaan
Sebelumnya, kuasa hukum Direktur UD Tetap Jaya, Fransisco Bernando Bessi, telah melaporkan dugaan perlakuan tidak profesional oleh oknum penyidik Kejaksaan Negeri Alor ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Laporan tersebut diajukan pada 4 Februari 2026, terkait dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan kasus dana desa, termasuk terhadap pekerjaan yang melibatkan Muklis.
Komisi Kejaksaan RI diketahui telah menggelar rapat pleno pada 26 Februari 2026 dan meminta klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Namun hingga kini, tanggapan resmi dari pihak Kejati NTT belum diterima.
“Kami berharap ada transparansi dan kepastian hukum. Komisi Kejaksaan juga akan kembali menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti perkembangan laporan ini,” ujar Fransisco dalam keterangannya.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah Komisi Kejaksaan yang dinilai serius dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor Muklis maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan penyelesaian proyek tersebut. (*)
