Oleh: Alexander Royce*)
Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang siber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anak pada perundungan siber, pornografi, penipuan digital, hingga adiksi media sosial.
Dalam konteks situasi terkini, kebijakan ini semakin relevan setelah pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret dari implementasinya, termasuk kepatuhan sejumlah platform global terhadap batas usia minimum pengguna. TikTok, misalnya, telah menetapkan usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak di bawah usia tersebut di Indonesia.
Langkah yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menunjukkan wajah negara yang kuat namun tetap humanis. Semangat utama PP TUNAS bukanlah membatasi anak dari teknologi, melainkan memastikan ruang digital menjadi safe space yang sehat bagi tumbuh kembang mereka. Pemerintah terlihat konsisten menempatkan pelindungan anak sebagai prioritas, sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab atas ekosistem yang mereka bangun.