Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa PP Tunas juga mengatur tanggung jawab platform digital. Ia menjelaskan bahwa setiap platform diwajibkan melakukan penilaian risiko terhadap layanan yang berpotensi berdampak negatif bagi anak. Ketentuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya dibebankan pada pengguna, tetapi juga pada penyedia layanan.
Kebijakan penilaian risiko oleh platform digital menunjukkan bahwa pemerintah mendorong akuntabilitas dalam ekosistem digital. Setiap penyelenggara sistem elektronik dituntut memiliki mekanisme perlindungan yang terukur dan sistematis. Pendekatan ini memperkuat posisi negara dalam mengatur ruang digital secara komprehensif.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Khairun Ternate, Yetty Tarumadoja, menilai bahwa kebijakan ini membawa dampak positif yang signifikan, khususnya dalam dunia pendidikan. Ia memandang bahwa regulasi ini tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki dimensi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Pandangan Yetty juga menyoroti meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Ia melihat bahwa ancaman seperti konten negatif, perundungan siber, dan eksploitasi selama ini belum mendapatkan perhatian optimal. Kehadiran PP Tunas dinilai mampu memperkuat komitmen bersama dalam mengatasi persoalan tersebut.
Dampak positif lain dari kebijakan ini terlihat pada dorongan peningkatan literasi digital. Regulasi ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami risiko dan manfaatnya secara seimbang. Literasi digital menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang cerdas dan bertanggung jawab.