Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pemborosan, mencegah potensi korupsi, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Presiden mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun.
“Pada tahap awal efisiensi, pemerintah mampu menghemat Rp308 triliun dari belanja yang dinilai tidak produktif. Jika tidak dipangkas, anggaran tersebut berpotensi mengarah pada praktik korupsi,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga didasarkan pada indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi. Menurutnya, tingkat efisiensi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain di kawasan.
“Tingkat efisiensi kita masih lebih rendah dibandingkan negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Ini menunjukkan masih adanya pemborosan yang harus diperbaiki,” jelasnya.