Ia menjelaskan bahwa struktur pemerintahan kabupaten terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah (Eselon II A), para asisten, kepala dinas dan kepala badan (Eselon II B), sehingga setiap kewenangan harus berjalan secara berjenjang.
Selain itu, jika memo yang dibuat pejabat eselon II tidak berdasarkan penugasan resmi dari bupati, maka memo tersebut dinilai tidak sah secara administratif.
“Tidak sah karena tidak mendapat pelimpahan kewenangan dari bupati,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singh, SH, saat dikonfirmasi media ini pada Rabu (18/3/2026) membenarkan bahwa pihaknya sempat mempertanyakan memo yang dibuat pejabat eselon II dalam rapat tertutup DPRD bersama Pemerintah Daerah beberapa hari lalu.
Menurut Sulaiman, memo atau disposisi yang mengatasnamakan bupati seharusnya mengikuti aturan perundang-undangan dan hirarki jabatan.
“Semua sudah diantisipasi oleh undang-undang. Bila salah satu berhalangan maka diwakilkan oleh yang berwenang, karena akan memiliki implikasi hukum,” katanya.
Anggota DPRD empat periode itu menegaskan bahwa memo atau disposisi melekat pada kewenangan jabatan, sehingga tidak bisa sembarang dibuat oleh pejabat lain.
“Kalau wakil ya memo wakil, bukan bupati, karena sudah diwakilkan sesuai kewenangan jabatan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Alor, Paulus Brikmar, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti terkait memo tersebut.
