Ia juga menjelaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Alor telah melakukan pertemuan dengan Bupati Iskandar Lakamau untuk membahas kondisi tersebut. Bahkan, DPRD disebut telah melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk opsi pengobatan lanjutan bagi Bupati.
Menurut Ebenhaezer, demi menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati perlu mempertimbangkan untuk menjalani pengobatan lanjutan sebagaimana yang telah disarankan.
“Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mau tidak mau Bupati harus melanjutkan proses pengobatan agar kondisi kepemimpinan dapat kembali normal,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan praktik “raja-raja kecil” atau “bupati-bupati kecil” dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Ia menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang sah, bupati sebagai kepala daerah tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, baik dari partai politik, keluarga, maupun tim sukses.
“Sekarang ini bukan lagi masa tim sukses atau masa kampanye. Pemerintahan harus berjalan secara profesional. Tidak boleh ada intervensi dari partai politik, keluarga, maupun tim sukses,” tegasnya.
Ebenhaezer juga menekankan bahwa apabila kursi kepemimpinan bupati mengalami kekosongan atau kepala daerah berhalangan menjalankan tugas, maka mekanisme pemerintahan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tersebut, Wakil Bupati akan menjalankan tugas sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas kepala daerah.
