Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global sepanjang tahun 2026. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi dunia, serta perubahan pola konsumsi energi internasional menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang adaptif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
International Energy Agency (IEA) menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2026 diperkirakan melambat, sementara pasokan global berpotensi tetap berada di atas permintaan. Kondisi ini berpotensi memicu volatilitas harga energi yang dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Pemerintah memandang situasi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat fondasi kebijakan energi nasional agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan energi nasional tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan energi yang difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi, peningkatan produksi energi domestik, pembangunan infrastruktur energi, serta pengembangan energi baru terbarukan.
