Kalabahi, wartaalor.com — Nasib 20 an orang pejabat birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kini berada dalam ketidakpastian setelah surat Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinyatakan kedaluwarsa sejak 29 Januari 2026.
Pertek BKN tersebut sebelumnya menjadi dasar pelantikan 21 pejabat administrator dan pengawas yang direncanakan oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, pada 25 Oktober 2025. Namun, pelantikan tersebut batal dilaksanakan menyusul adanya protes dari sejumlah warga yang meminta agar pelantikan ditunda hingga kehadiran Bupati Alor, Iskandar Lakamau, yang saat itu masih menjalani perawatan kesehatan di Jakarta.
Meski Bupati Iskandar Lakamau telah kembali ke Kalabahi sejak November 2025 usai menjalani masa pemulihan, hingga kini pelantikan 21 pejabat tersebut tak kunjung dilakukan. Akibatnya, karier para pejabat yang telah direkomendasikan BKN itu terancam stagnan dan berada dalam posisi “menggantung”.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya peringatan tegas dalam surat Pertek BKN tertanggal 24 Oktober 2025. Dalam poin 6 surat tersebut ditegaskan bahwa pertimbangan teknis hanya berlaku hingga 29 Januari 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka usulan pertimbangan teknis selanjutnya akan ditangguhkan.
