Kalabahi, wartaalor.com – Menjelang satu tahun masa pemerintahan Bupati Alor Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Rocky Winaryo yang dikenal dengan sebutan Paket Is The Rock, pelantikan pejabat struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini belum juga terlaksana.
Pemerintahan Is The Rock dijadwalkan genap berusia satu tahun pada 20 Februari 2026 mendatang. Namun hingga awal Februari 2026, mutasi dan pelantikan pejabat eselon I, II, III, dan IV belum dilakukan, meskipun sejumlah jabatan strategis di lingkungan birokrasi Pemkab Alor diketahui masih kosong atau diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari mantan Anggota DPRD Kabupaten Alor dua periode, Walter Datemoli. Ia menilai roda pemerintahan daerah saat ini berjalan tidak normal, terutama sejak Bupati Alor Iskandar Lakamau menjalani perawatan medis di Kupang dan Jakarta.
Kepada wartawan, Selasa (3/2/2026), politisi PDI-P ini mengungkapkan bahwa stagnasi birokrasi terlihat jelas dari belum dilantiknya pejabat eselon, padahal masa pemerintahan pasangan Is The Rock telah berjalan hampir satu tahun.
Menurutnya, situasi tersebut turut dipengaruhi batalnya rencana pelantikan pejabat yang sebelumnya dijadwalkan dilakukan oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, pada 25 Oktober 2025 lalu. Rencana tersebut disebut dibatalkan oleh kelompok tertentu dengan alasan pelantikan harus menunggu kehadiran Bupati Alor yang saat itu masih menjalani perawatan di Jakarta.
Walter menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Alor. Ia menyebut, ketidakpastian dalam pengisian jabatan struktural berpotensi menghambat pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain menyoroti persoalan birokrasi, Walter juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor untuk segera mengambil langkah strategis dalam menyikapi situasi yang terjadi, termasuk menyoroti kondisi kesehatan Bupati Alor yang dinilai turut memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.
Ia mendorong DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang berkembang selama ini.
“DPRD seharusnya melakukan pansus untuk mengakhiri semua polemik selama ini. Diharapkan pansus dapat menguak semua misteri yang terjadi, mulai dari kondisi kesehatan bupati hingga dinamika pemerintahan yang dinilai tidak berjalan optimal,” ujar Walter sebagaimana dikutip dari Victory News.
Walter berharap, melalui pembentukan pansus, berbagai persoalan yang berkembang dapat dibuka secara transparan kepada publik, sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi terkait kondisi pemerintahan Kabupaten Alor saat ini.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Alor terkait kepastian waktu pelantikan pejabat eselon maupun perkembangan kondisi birokrasi di lingkup pemerintahan daerah tersebut. ***(joka)
