“Saya setuju bila peserta mandiri atau kelas III mandiri yang masih menunggak karena tidak memiliki daya beli dan daya iuran dihapuskan tunggakannya dan beralih ke PBI. Ini bisa mengembalikan hak konstitusional mereka untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujarnya.
Timboel juga mendorong agar kebijakan ini segera direalisasikan agar peserta yang telah lama menunggak dapat kembali aktif menikmati layanan kesehatan.
Dengan dihapusnya tunggakan BPJS, pemerintah tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional. Langkah ini mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap kelompok rentan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda yang menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.
Melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan publik ini, pemerintah menunjukkan bahwa kesehatan bukanlah komoditas, melainkan hak dasar seluruh rakyat Indonesia.
