Di Momen Sumpah Pemuda, Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS bagi Warga Tidak Mampu

 

Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu sebagai bentuk komitmen negara menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

“Peserta BPJS Kesehatan yang telah berpindah status dari peserta mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta yang kini dibiayai oleh pemerintah daerah, tidak lagi dibebani oleh tunggakan lama,” katanya.

 

Menurut Ghufron, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan administratif masa lalu. Pemutihan tidak berlaku secara menyeluruh bagi semua peserta, melainkan hanya bagi kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria ketidakmampuan.

 

“Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

 

Pos terkait