Supratman juga memandang langkah percepatan pendaftaran merek kolektif secara terpusat akan mempercepat akselerasi pertumbuhan Kopdes. Dengan jumlah koperasi desa yang sangat besar, pendekatan kolektif menjadi solusi untuk memperluas jangkauan produk Kopdes hingga pasar internasional. Strategi ini memperkuat daya saing global tanpa mengabaikan kearifan lokal.
Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Setjen DPD RI, Sri Sundari, menilai program Kopdes Merah Putih sebagai pengejawantahan prinsip demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.
Ia menegaskan koperasi merupakan bentuk nyata gotong royong dalam sistem ekonomi Indonesia. Menurutnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal persatuan nasional. Koperasi desa berpotensi menjadi pengikat solidaritas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat di tengah tantangan globalisasi.
Sri menambahkan, posisi strategis Kopdes Merah Putih dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperpendek rantai pasok, koperasi desa tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membantu menekan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai keberhasilan program tersebut akan menjadi teladan bagi transformasi ekonomi berbasis kerakyatan yang sesungguhnya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Kopdes Merah Putih bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah strategi besar yang mengembalikan kekuatan ekonomi ke tangan rakyat. Program tersebut menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada desa sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.
Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran mencatatkan capaian penting melalui program ini. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi mesin penggerak utama ekonomi desa. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Transformasi desa yang digerakkan Kopdes Merah Putih menjadi penanda era baru pembangunan Indonesia: desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama kemajuan bangsa. Program ini memperlihatkan bahwa revolusi ekonomi tidak selalu dimulai dari kota besar—ia justru tumbuh dari desa, dari rakyat, untuk rakyat. (*)
Pengamat Kebijakan Publik