Oleh: Aulia Sofyan Harahap
Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak bagi lahirnya revolusi desa yang nyata. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pemerintah berhasil menghadirkan model pembangunan ekonomi kerakyatan dari akar rumput.
Program tersebut bukan hanya sekadar inisiatif ekonomi saja, tetapi menjadi gerakan besar yang mampu menghidupkan kembali semangat kemandirian desa, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan memperkecil ketimpangan antara kota dan desa.
Sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025, lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia. Dalam kurun tiga bulan beroperasi, program tersebut mulai menunjukkan daya saingnya dengan BUMN dan sektor swasta.
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui layanan terpadu: gerai sembako dan obat murah, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta sistem logistik yang efisien. Langkah tersebut memperpendek rantai distribusi barang dan jasa sehingga harga lebih terjangkau dan keuntungan lebih besar kembali kepada masyarakat desa.
Fungsi Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada layanan dasar. Pemerintah menargetkan koperasi desa menjadi offtaker utama hasil produksi masyarakat, dari gabah, sayur, buah-buahan, hingga hasil perikanan.
Dengan begitu, produk desa tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, atau platform pinjaman daring ilegal. Pola distribusi yang lebih singkat dan transparan memperkuat posisi tawar petani, nelayan, serta pelaku UMKM desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono melihat Kopdes Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk menaikkan kelas koperasi. Ia mendorong Kopdes memiliki merek kolektif agar produk lokal memiliki identitas hukum yang kuat dan terlindungi.
Menurutnya, banyak produk desa kalah bersaing bukan karena kualitasnya rendah, melainkan karena tidak memiliki payung hukum yang jelas. Pemerintah kini mengarahkan transformasi ekonomi menuju inovasi dan hilirisasi yang memberi nilai tambah pada produk rakyat.
Ferry menilai Kopdes Merah Putih mampu bersaing sejajar dengan BUMN dan swasta jika memiliki merek kolektif yang kuat, terutama untuk komoditas pangan, hasil pertanian, perikanan, kerajinan, serta kuliner lokal.
Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga wadah pemberdayaan rakyat dalam mengelola sumber daya strategis. Pemerintah telah memberikan izin pengelolaan tambang mineral dan batu bara kepada Kopdes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.
Selain itu, Kopdes mulai dilibatkan dalam pengelolaan kebun sawit, sumur minyak rakyat, hingga kawasan industri nelayan. Strategi tersebut memperluas cakupan ekonomi desa dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat posisi rakyat dalam rantai nilai nasional.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Ia menegaskan, merek kolektif dapat menjadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan usaha karena telah diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka jalan agar HKI dapat dijadikan agunan modal bagi koperasi. Dengan skema tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki peluang lebih besar untuk berkembang tanpa ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman informal.