Pemerintah juga telah mengatur kriteria penerima rumah subsidi secara jelas melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2025. Aturan ini menyesuaikan batas penghasilan maksimal sesuai zona wilayah, mulai dari Rp8,5 juta di Jawa hingga Rp12 juta di Papua. Kebijakan tersebut memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain memberikan hunian layak, program rumah subsidi berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta lapangan kerja di daerah turut terdorong berkat tingginya permintaan rumah rakyat.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif. Stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan jutaan keluarga kini memiliki harapan baru untuk menempati rumah yang aman dan layak huni.