Jakarta – Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib), sektor perumahan kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah menempatkan program perumahan tidak hanya sebagai solusi kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi melalui efek berganda (multiplier effect) yang ditimbulkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah hingga 31 Desember 2027. Insentif ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah serta mendongkrak gairah sektor properti.
“Untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor properti, pemerintah menanggung 100 persen PPN DTP untuk pembelian rumah hingga harga Rp5 miliar. Namun, pengecualian PPN hanya berlaku untuk nilai sampai Rp2 miliar pertama,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10).
Kebijakan ini diproyeksikan mendorong realisasi sekitar 40 ribu unit rumah per tahun, yang akan turut menggerakkan lebih dari 100 sektor ekonomi secara langsung dan 75 sektor secara tidak langsung. Pemerintah meyakini, sektor ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.