Oleh: Aria Dharma Putra *)
Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai penguatan nyata agenda ekonomi berdikari melalui kebijakan hilirisasi yang semakin matang. Hilirisasi kini bukan sekadar jargon industrialisasi, melainkan strategi nasional yang memperkuat daya saing ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap di dalam negeri. Pemerintah menunjukkan bahwa agenda ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi struktural untuk menjadikan Indonesia mandiri secara ekonomi sekaligus berdaulat dalam rantai pasok global.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada sektor hilirisasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp150,6 triliun. Nilai tersebut memberikan kontribusi signifikan sebesar 30,6 persen terhadap total investasi nasional yang mencapai Rp1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai capaian ini menjadi bukti efektivitas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Dalam dua tahun terakhir, porsi sektor ini meningkat tajam dari sekitar 25 persen menjadi di atas 30 persen. Menurutnya, lonjakan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis pada pengolahan sumber daya dan peningkatan nilai tambah industri.
Peningkatan investasi terbesar datang dari sektor mineral, dengan nilai mencapai Rp97,8 triliun. Nikel mendominasi dengan kontribusi Rp42 triliun, disusul tembaga Rp21,2 triliun, bauksit Rp15,6 triliun, besi baja Rp9,5 triliun, serta timah dan komoditas lain senilai Rp8 triliun. Dominasi ini wajar, sebab Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 42 persen dari total global, menjadikannya pusat potensial bagi rantai pasok industri baterai kendaraan listrik dunia. Rosan menegaskan bahwa ekosistem industri *Electric Vehicle Battery* di Indonesia kini sudah terbentuk secara utuh, mulai dari penambangan hingga daur ulang, yang menunjukkan arah jelas menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.