Sementara itu, Pasal 6 PMK 37/2025 mewajibkan seluruh pedagang, baik yang omzetnya di bawah maupun di atas Rp500 juta per tahun, untuk melaporkan bukti omzet kepada lokapasar tempat mereka berjualan. Data ini akan menjadi dasar bagi lokapasar untuk menentukan apakah pedagang tersebut wajib dipungut PPh atau tidak.
Selain PPh Pasal 22, pedagang tetap diwajibkan mematuhi ketentuan pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya filter omzet ini, Kemendag menilai kebijakan pemungutan pajak e-commerce akan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan terhadap UMKM yang masih dalam tahap tumbuh.
