Jakarta — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak e-commerce tidak akan membebani para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta.
Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan pajak e-commerce yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa aturan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan bisnis UMKM.
